Ketua Harian PBNU Robikin Emhas menyatakan larangan beribadah bagi pemeluk agama di Indonesia merupakan pelanggaran konstitusi. Negara sendiri menurutnya harus menjamin kepastian bagi seluruh pemeluk agama dalam menjalankan ibadah masing-masing sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Hal itu disampaikannya merespons Hari Raya Natal yang akan dijalani umat Kristiani.

\"Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang tak boleh dikurangi dan dijamin konstitusi,\" ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/12).

\"Oleh karena itu pelarangan pelaksanaan peribadatan dengan dalih apapun tak bisa dibenarkan dan merupakan tindakan melawan konstitusi,\" sambungnya.

Untuk itu, Robikin mengajak semua pihak untuk dapat menjunjung konstitusi. Jangan justru mencoba melangkahi.

\"Bukankah dengan mematuhi konstitusi jaminan kehidupan sosial yang harmoni akan lebih bisa digapai?\" tandasnya.[R]

" itemprop="description"/> Ketua Harian PBNU Robikin Emhas menyatakan larangan beribadah bagi pemeluk agama di Indonesia merupakan pelanggaran konstitusi. Negara sendiri menurutnya harus menjamin kepastian bagi seluruh pemeluk agama dalam menjalankan ibadah masing-masing sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Hal itu disampaikannya merespons Hari Raya Natal yang akan dijalani umat Kristiani.

\"Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang tak boleh dikurangi dan dijamin konstitusi,\" ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/12).

\"Oleh karena itu pelarangan pelaksanaan peribadatan dengan dalih apapun tak bisa dibenarkan dan merupakan tindakan melawan konstitusi,\" sambungnya.

Untuk itu, Robikin mengajak semua pihak untuk dapat menjunjung konstitusi. Jangan justru mencoba melangkahi.

\"Bukankah dengan mematuhi konstitusi jaminan kehidupan sosial yang harmoni akan lebih bisa digapai?\" tandasnya.[R]

"/> Ketua Harian PBNU Robikin Emhas menyatakan larangan beribadah bagi pemeluk agama di Indonesia merupakan pelanggaran konstitusi. Negara sendiri menurutnya harus menjamin kepastian bagi seluruh pemeluk agama dalam menjalankan ibadah masing-masing sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Hal itu disampaikannya merespons Hari Raya Natal yang akan dijalani umat Kristiani.

\"Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang tak boleh dikurangi dan dijamin konstitusi,\" ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/12).

\"Oleh karena itu pelarangan pelaksanaan peribadatan dengan dalih apapun tak bisa dibenarkan dan merupakan tindakan melawan konstitusi,\" sambungnya.

Untuk itu, Robikin mengajak semua pihak untuk dapat menjunjung konstitusi. Jangan justru mencoba melangkahi.

\"Bukankah dengan mematuhi konstitusi jaminan kehidupan sosial yang harmoni akan lebih bisa digapai?\" tandasnya.[R]

"/>

Ketua PBNU: Larangan Beribadat Pelanggaran Konstitusi

LAPORAN : Jonris Purba

Selasa, 24 Desember 2019 | 07:07

Hal itu disampaikannya merespons Hari Raya Natal yang akan dijalani umat Kristiani.

"Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang tak boleh dikurangi dan dijamin konstitusi," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/12).

"Oleh karena itu pelarangan pelaksanaan peribadatan dengan dalih apapun tak bisa dibenarkan dan merupakan tindakan melawan konstitusi," sambungnya.

Untuk itu, Robikin mengajak semua pihak untuk dapat menjunjung konstitusi. Jangan justru mencoba melangkahi.

"Bukankah dengan mematuhi konstitusi jaminan kehidupan sosial yang harmoni akan lebih bisa digapai?" tandasnya.[R]

Hal itu disampaikannya merespons Hari Raya Natal yang akan dijalani umat Kristiani.

"Kebebasan beragama merupakan hak dasar yang tak boleh dikurangi dan dijamin konstitusi," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/12).

"Oleh karena itu pelarangan pelaksanaan peribadatan dengan dalih apapun tak bisa dibenarkan dan merupakan tindakan melawan konstitusi," sambungnya.

Untuk itu, Robikin mengajak semua pihak untuk dapat menjunjung konstitusi. Jangan justru mencoba melangkahi.

"Bukankah dengan mematuhi konstitusi jaminan kehidupan sosial yang harmoni akan lebih bisa digapai?" tandasnya.