Kinerja Pemrovsu Berantakan, Syahrul Siregar Minta Gubernur Harus Copot Empat Kepala Dinas

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubsu Akhir Tahun Anggaran 2019 menunjukkan bahwa kinerja dilingkungan Pemrovsu sangat berantakan dan mengancam Visi Gubernur membawa Sumut bermartabat akan mengalami kegagalan total. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Syahrul Siregar saat membacakan Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut di Gedung Paripurna, Rabu (17/6/2020). "Sangat disayangkan OPD yang bekerja sebagai tolak ukur baik, buruk dan keberhasilan kinerja Gubernur Sumatera Utara belum serius secara maksimal, terbukti setelah dibentuknya Pansus LKPJ sejak Mei hingga Juni 2020 dengan menggunakan metode dialog antara OPD dan DPRD tentang penggunaan anggaran dan sasaran kerja yang telah dilaksanakan serta melakukan uji petik dilapangan diketahui bahwa kinerja 46 OPD dilingkungan Pemrovsu sangat buruk sekali, banyak ketidak sesuaian penggunaan anggaran dengan hasilnya dilapangan" ujar Syahrul Siregar Faksi PDI Perjuangan DPRD Sumut dalam Pandangannya juga menohok empat OPD dengan predikat terburuk sehingga keempat kepala dinasnya diminta untuk segera dicopot. Keempat OPD terburuk tersebut adalah Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Dinas Kontruksi, Urusan Wajib Lingkungan Hidup, Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Pemukiman dan Urusan Wajib Sosial "Bila Gubernur tidak segera mencopot keempat Kepala Dinas tersebut dan tidak mengevaluasi seluruh pejabatan eselon dilingkungan Pemrovsu maka Visi menuju Sumut bermartabat tidak mungkin bisa dicapai, dan dipastikan akan gagal total", pungkas Syahrul.[R]

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubsu Akhir Tahun Anggaran 2019 menunjukkan bahwa kinerja dilingkungan Pemrovsu sangat berantakan dan mengancam Visi Gubernur membawa Sumut bermartabat akan mengalami kegagalan total. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Syahrul Siregar saat membacakan Pendapat Anggota Dewan atas nama Fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut di Gedung Paripurna, Rabu (17/6/2020). "Sangat disayangkan OPD yang bekerja sebagai tolak ukur baik, buruk dan keberhasilan kinerja Gubernur Sumatera Utara belum serius secara maksimal, terbukti setelah dibentuknya Pansus LKPJ sejak Mei hingga Juni 2020 dengan menggunakan metode dialog antara OPD dan DPRD tentang penggunaan anggaran dan sasaran kerja yang telah dilaksanakan serta melakukan uji petik dilapangan diketahui bahwa kinerja 46 OPD dilingkungan Pemrovsu sangat buruk sekali, banyak ketidak sesuaian penggunaan anggaran dengan hasilnya dilapangan" ujar Syahrul Siregar Faksi PDI Perjuangan DPRD Sumut dalam Pandangannya juga menohok empat OPD dengan predikat terburuk sehingga keempat kepala dinasnya diminta untuk segera dicopot. Keempat OPD terburuk tersebut adalah Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Dinas Kontruksi, Urusan Wajib Lingkungan Hidup, Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Pemukiman dan Urusan Wajib Sosial "Bila Gubernur tidak segera mencopot keempat Kepala Dinas tersebut dan tidak mengevaluasi seluruh pejabatan eselon dilingkungan Pemrovsu maka Visi menuju Sumut bermartabat tidak mungkin bisa dicapai, dan dipastikan akan gagal total", pungkas Syahrul.