Koalisi Pendukung Jokowi-Amin Terbelah

RMOLSumut. Pertemuan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pekan lalu masih menjadi topik hangat. Hampir tak ada tokoh parpol koalisi yang mendukung Jokowi hadir di pertemuan itu.

Absennya para petinggi parpol pendukung telah memicu spekulasibahwa telah ada dua faksi di dalam tubuh koalisi Jokowi. Faksi yang setuju rekonsiliasi, dan faksi yang tidak setuju rekonsiliasi.

Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf bukan tidak setuju rekonsiliasi, meraka hanya khawatir jatah kursi berkurang dengan bergabungnya Partai Gerindra partai pimpinan Prabowo ke kabinet baru Jokowi.

"Ya. Jika Gerindra bergabung, maka jatah kursi partai koalisi berkurang. Oleh karena itu, partai koalisi Jokowi banyak menolak masuknya Gerindra," ujar Ujang Komarudin seperti dilansir Kantor Berita RMOL, Sabtu (20/7).

Menurutnya, jika konsisten dengan sistem presidensial, maka presiden terpilih memiliki kewenangan full untuk menyusuan kabinet, tanpa adanya jatah-jatahan.

"Namun kan politik di kita masih transaksional, masih jatah-jatahan, masih pragmatisme. Itulah yang membuat presiden mesti pandai-pandai membagi jatah kursi menteri," demikian Ujang Komarudin. [top]

RMOLSumut. Pertemuan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pekan lalu masih menjadi topik hangat. Hampir tak ada tokoh parpol koalisi yang mendukung Jokowi hadir di pertemuan itu.

Absennya para petinggi parpol pendukung telah memicu spekulasibahwa telah ada dua faksi di dalam tubuh koalisi Jokowi. Faksi yang setuju rekonsiliasi, dan faksi yang tidak setuju rekonsiliasi.

Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf bukan tidak setuju rekonsiliasi, meraka hanya khawatir jatah kursi berkurang dengan bergabungnya Partai Gerindra partai pimpinan Prabowo ke kabinet baru Jokowi.

"Ya. Jika Gerindra bergabung, maka jatah kursi partai koalisi berkurang. Oleh karena itu, partai koalisi Jokowi banyak menolak masuknya Gerindra," ujar Ujang Komarudin seperti dilansir Kantor Berita RMOL, Sabtu (20/7).

Menurutnya, jika konsisten dengan sistem presidensial, maka presiden terpilih memiliki kewenangan full untuk menyusuan kabinet, tanpa adanya jatah-jatahan.

"Namun kan politik di kita masih transaksional, masih jatah-jatahan, masih pragmatisme. Itulah yang membuat presiden mesti pandai-pandai membagi jatah kursi menteri," demikian Ujang Komarudin. [top]