Proyek
PLTA Bongka merupakan bagian dari peningkatan status hubungan kedua
negara dari Strategic Partnership menjadi Special Strategic Partnership
yang disepakati dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon
Jaein di Jakarta bulan Oktober 2017.
Dalam Forum Bisnis yang
digelar bersamaan dengan pertemuan kedua kepala negara itu. perusahaan
air publik Korea Selatan, K-Water, telah menandatangani MoU dengan
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
Begitu antara lain dikatakan
Counsellor Infrastruktur dan Transportasi Kedubes Korea Selatan, Bae
Seokjoo ketika membuka Workshop Bongka Hydro Power Power Plant yang
diselenggarakan di Century Park Hotel, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8)
Workshop tersebut dihadiri wakil-wakil dari Kemenko
Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kemenko Polhukam, Kementerian ESDM,
Kementerian PUPR, dan PT PLN, serta Bupati Tojo Una-Una Mohammad Lahay
dan PT Bona Nova Energi.
Dari Korea Selatan, selain Kedutaan
Besar yang menyelenggarakan kegiatan juga hadir Kepala Perwakilan
K-Water, perusahaan air publik milik Korea Selatan.
Mengingat arti penting pembangunan PLTA Bongka ini, Mr. Bae mengharapkan dukungan penuh dari para pihak terkait.
Hal
senada disampaikan Kepala Perwakilan K-Water di Indonesia, Kwon Kidong.
Dia mengatakan bahwa proyek ini adalah kelanjutan dari proyek
Masterplan of Water Resources of Sulawesi tahun 2015.
Ia menambahkan, PLTA Bongka merupakan salah satu proyek terbesar yang sedang digarap K-Water di Indonesia.
Dalam pengerjaan proyek itu, K-Water menggandeng partner lokal PT. Bongka Nova Energi.
Mr.
Kwon mengakui, pelaksanaan proyek PLTA Bongka tidak semudah yang
diharapkan. Ada upaya dari pihak-pihak lain untuk mengganjal proyek itu,
namun sejauh ini pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang tidak
kecil.
Adapun Wakil Presiden Yooshin Engineering Corporation, Ko Ickhwan, menjelaskan, survei teknis diharapkan selesai tahun ini.
Lalu
di tahun 2020 diharapkan izin Amdal diperoleh, dan desain dam atau
bendungan air disetujui. Setelah itu pembangunan konstruksi diharapkan
dapat dilakukan pada 2021 dan operasional dapat dimulai tahun 2026.
Deputi
Asisten Infrastruktur Energi, Kemenko Perekonomian, Sunandar,
mengatakan, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia berusaha
meningkatkan arus investasi asing.
Untuk mendukung upaya itu,
Kemenko Perekonomian membentuk Komite Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Prioritas (KPPIP), selain menetapkan belasan paket ekonomi
yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan investasi seta
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Adapun Sekretaris KPPIP
Bastary Pandji Indra berharap operasional PLTA Bongka dapat dimajukan
satu tahun, dari rencana awal di tahun 2026 menjadi 2025.
Alasannya,
karena target 23 persen energi terbarukan pemerintahan Jokowi adalah di
tahun 2025. Alasan lainnya, agar proyek ini dapat segera memberikan
manfaat bagi masyarakat di kawasan tersebut. demikian dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.[fak]" itemprop="description"/>
Proyek
PLTA Bongka merupakan bagian dari peningkatan status hubungan kedua
negara dari Strategic Partnership menjadi Special Strategic Partnership
yang disepakati dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon
Jaein di Jakarta bulan Oktober 2017.
Dalam Forum Bisnis yang
digelar bersamaan dengan pertemuan kedua kepala negara itu. perusahaan
air publik Korea Selatan, K-Water, telah menandatangani MoU dengan
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
Begitu antara lain dikatakan
Counsellor Infrastruktur dan Transportasi Kedubes Korea Selatan, Bae
Seokjoo ketika membuka Workshop Bongka Hydro Power Power Plant yang
diselenggarakan di Century Park Hotel, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8)
Workshop tersebut dihadiri wakil-wakil dari Kemenko
Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kemenko Polhukam, Kementerian ESDM,
Kementerian PUPR, dan PT PLN, serta Bupati Tojo Una-Una Mohammad Lahay
dan PT Bona Nova Energi.
Dari Korea Selatan, selain Kedutaan
Besar yang menyelenggarakan kegiatan juga hadir Kepala Perwakilan
K-Water, perusahaan air publik milik Korea Selatan.
Mengingat arti penting pembangunan PLTA Bongka ini, Mr. Bae mengharapkan dukungan penuh dari para pihak terkait.
Hal
senada disampaikan Kepala Perwakilan K-Water di Indonesia, Kwon Kidong.
Dia mengatakan bahwa proyek ini adalah kelanjutan dari proyek
Masterplan of Water Resources of Sulawesi tahun 2015.
Ia menambahkan, PLTA Bongka merupakan salah satu proyek terbesar yang sedang digarap K-Water di Indonesia.
Dalam pengerjaan proyek itu, K-Water menggandeng partner lokal PT. Bongka Nova Energi.
Mr.
Kwon mengakui, pelaksanaan proyek PLTA Bongka tidak semudah yang
diharapkan. Ada upaya dari pihak-pihak lain untuk mengganjal proyek itu,
namun sejauh ini pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang tidak
kecil.
Adapun Wakil Presiden Yooshin Engineering Corporation, Ko Ickhwan, menjelaskan, survei teknis diharapkan selesai tahun ini.
Lalu
di tahun 2020 diharapkan izin Amdal diperoleh, dan desain dam atau
bendungan air disetujui. Setelah itu pembangunan konstruksi diharapkan
dapat dilakukan pada 2021 dan operasional dapat dimulai tahun 2026.
Deputi
Asisten Infrastruktur Energi, Kemenko Perekonomian, Sunandar,
mengatakan, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia berusaha
meningkatkan arus investasi asing.
Untuk mendukung upaya itu,
Kemenko Perekonomian membentuk Komite Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Prioritas (KPPIP), selain menetapkan belasan paket ekonomi
yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan investasi seta
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Adapun Sekretaris KPPIP
Bastary Pandji Indra berharap operasional PLTA Bongka dapat dimajukan
satu tahun, dari rencana awal di tahun 2026 menjadi 2025.
Alasannya,
karena target 23 persen energi terbarukan pemerintahan Jokowi adalah di
tahun 2025. Alasan lainnya, agar proyek ini dapat segera memberikan
manfaat bagi masyarakat di kawasan tersebut. demikian dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.[fak]"/>
Proyek
PLTA Bongka merupakan bagian dari peningkatan status hubungan kedua
negara dari Strategic Partnership menjadi Special Strategic Partnership
yang disepakati dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon
Jaein di Jakarta bulan Oktober 2017.
Dalam Forum Bisnis yang
digelar bersamaan dengan pertemuan kedua kepala negara itu. perusahaan
air publik Korea Selatan, K-Water, telah menandatangani MoU dengan
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.
Begitu antara lain dikatakan
Counsellor Infrastruktur dan Transportasi Kedubes Korea Selatan, Bae
Seokjoo ketika membuka Workshop Bongka Hydro Power Power Plant yang
diselenggarakan di Century Park Hotel, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8)
Workshop tersebut dihadiri wakil-wakil dari Kemenko
Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kemenko Polhukam, Kementerian ESDM,
Kementerian PUPR, dan PT PLN, serta Bupati Tojo Una-Una Mohammad Lahay
dan PT Bona Nova Energi.
Dari Korea Selatan, selain Kedutaan
Besar yang menyelenggarakan kegiatan juga hadir Kepala Perwakilan
K-Water, perusahaan air publik milik Korea Selatan.
Mengingat arti penting pembangunan PLTA Bongka ini, Mr. Bae mengharapkan dukungan penuh dari para pihak terkait.
Hal
senada disampaikan Kepala Perwakilan K-Water di Indonesia, Kwon Kidong.
Dia mengatakan bahwa proyek ini adalah kelanjutan dari proyek
Masterplan of Water Resources of Sulawesi tahun 2015.
Ia menambahkan, PLTA Bongka merupakan salah satu proyek terbesar yang sedang digarap K-Water di Indonesia.
Dalam pengerjaan proyek itu, K-Water menggandeng partner lokal PT. Bongka Nova Energi.
Mr.
Kwon mengakui, pelaksanaan proyek PLTA Bongka tidak semudah yang
diharapkan. Ada upaya dari pihak-pihak lain untuk mengganjal proyek itu,
namun sejauh ini pemerintah Indonesia memberikan dukungan yang tidak
kecil.
Adapun Wakil Presiden Yooshin Engineering Corporation, Ko Ickhwan, menjelaskan, survei teknis diharapkan selesai tahun ini.
Lalu
di tahun 2020 diharapkan izin Amdal diperoleh, dan desain dam atau
bendungan air disetujui. Setelah itu pembangunan konstruksi diharapkan
dapat dilakukan pada 2021 dan operasional dapat dimulai tahun 2026.
Deputi
Asisten Infrastruktur Energi, Kemenko Perekonomian, Sunandar,
mengatakan, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia berusaha
meningkatkan arus investasi asing.
Untuk mendukung upaya itu,
Kemenko Perekonomian membentuk Komite Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Prioritas (KPPIP), selain menetapkan belasan paket ekonomi
yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan investasi seta
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Adapun Sekretaris KPPIP
Bastary Pandji Indra berharap operasional PLTA Bongka dapat dimajukan
satu tahun, dari rencana awal di tahun 2026 menjadi 2025.
Alasannya,
karena target 23 persen energi terbarukan pemerintahan Jokowi adalah di
tahun 2025. Alasan lainnya, agar proyek ini dapat segera memberikan
manfaat bagi masyarakat di kawasan tersebut. demikian dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.[fak]"/>