Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai mengajukan anggaran sebesar Rp 17 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Walikota Binjai 2020. Draf rancangan anggaran tersebut menurut komisioner KPU Binjai Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Robby Effendi Hutagalung sudah mereka serahkan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Binjai.
"Draf anggaran tersebut tentu masih ada kemungkinan perbaikan dari Pemko. Namun yang kami ajukan besarannya Rp 17 miliar," katanya.
Robby menjelaskan, perencanaan anggaran tersebut mereka susun dengan mengacu pada surat keputusan KPU RI nomor 80 dan nomor 81 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan anggaran dalam rangka kebutuhan barang/jasa dan honorarium pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota. Dana tersebut mereka ajukan untuk dianggarkan dalam APBD Kota Binjai.
"Kami tidak memecahnya apakah sebagian dimasukkan dalam PAPBD 2019 maupun masuk dalam APBD 2020. Kami satukan saja, tinggal nanti Pemko Binjai yang menentukan apakah jumlah tersebut akan dimasukkan dalam dua item penganggaran itu atau bagaimana," ujarnya.
Besaran anggaran yang mereka susun ini menurut Robby naik sekitar Rp 2 miliar dibanding pada pelaksanaan Pilkada Walikota Binjai tahun 2015 lalu yang menggunakan anggaran sebesar Rp 15 miliar. Tidak adanya peningkatan jumlah yang signifikan menurut Robby karena perbedaan harga kebutuhan tidak jauh berbeda dalam kurun waktu tersebut.
"Lagian kami disini kan hanya 5 kecamatan, nanti juga itu yang paling besar tetap pada honor penyelenggara ditingkat PPK dan PPS," pungkasnya.
"Draf anggaran tersebut tentu masih ada kemungkinan perbaikan dari Pemko. Namun yang kami ajukan besarannya Rp 17 miliar," katanya.
Robby menjelaskan, perencanaan anggaran tersebut mereka susun dengan mengacu pada surat keputusan KPU RI nomor 80 dan nomor 81 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penyusunan anggaran dalam rangka kebutuhan barang/jasa dan honorarium pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota. Dana tersebut mereka ajukan untuk dianggarkan dalam APBD Kota Binjai.
"Kami tidak memecahnya apakah sebagian dimasukkan dalam PAPBD 2019 maupun masuk dalam APBD 2020. Kami satukan saja, tinggal nanti Pemko Binjai yang menentukan apakah jumlah tersebut akan dimasukkan dalam dua item penganggaran itu atau bagaimana," ujarnya.
Besaran anggaran yang mereka susun ini menurut Robby naik sekitar Rp 2 miliar dibanding pada pelaksanaan Pilkada Walikota Binjai tahun 2015 lalu yang menggunakan anggaran sebesar Rp 15 miliar. Tidak adanya peningkatan jumlah yang signifikan menurut Robby karena perbedaan harga kebutuhan tidak jauh berbeda dalam kurun waktu tersebut.
"Lagian kami disini kan hanya 5 kecamatan, nanti juga itu yang paling besar tetap pada honor penyelenggara ditingkat PPK dan PPS," pungkasnya.
BERITA BERIKUTNYA
Jelang Sidang Vonis, Ratusan Pendukung Habib Bahar Padati Gedung Arsip
Van Joened
Berita Populer
