Penarikan surat Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi terkait imbauan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pemutaran film di bioskop merupakan bukti nyata dari pengelolaan pemerintahan yang amburadul.
Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto mengaku sudah menduga hal semacam ini bakal terjadi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo saja sering melakukan kegaduhan. Terbaru, terkait hoax pembebasan Abu Bakar Baasyir.
"Nah kan, sudah diduga. Tata kelola pemerintahan serba amburadul. Kesannya berkerja grasa-grusu. Semua ini karena lemahnya chief goverment," kata Andrianto saat berbincang dengan redaksi, Jumat (1/2).
Lemahnya kepemimpinan nasional ini diduga karena ada kepanikan yang timbul akibat elektabilitas petahana Jokowi yang kian merosot.
Dengan demikian, kebijakan yang diambil Jokowi dan jajarannya pun hanya bertujuan umtuk mendapatkan perhatian masyarakat, demi mendongkrak elektabilitas paslon 01.
"Semua berdasar ukuran elektabilitas tidak meningkat kinerja akhirnya ngoyo. Ada kesan rezim sudah mulai gugup. Tak tahu harus gimana lagi ambil simpati. Yang ada makin ngawur," ujar Andrianto.
Namun yang ada, karena diambil tanpa didasari dengan pertimbangan matang, kebijakan-kebijakan itu justru akan membuat tingkat elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019 tergerus.
"Tampaknya sudah sulit mencegah longsornya elektabilitas," pungkas Andrianto, aktivis mahasiswa tahun 1998.
Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto mengaku sudah menduga hal semacam ini bakal terjadi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo saja sering melakukan kegaduhan. Terbaru, terkait hoax pembebasan Abu Bakar Baasyir.
"Nah kan, sudah diduga. Tata kelola pemerintahan serba amburadul. Kesannya berkerja grasa-grusu. Semua ini karena lemahnya chief goverment," kata Andrianto saat berbincang dengan redaksi, Jumat (1/2).
Lemahnya kepemimpinan nasional ini diduga karena ada kepanikan yang timbul akibat elektabilitas petahana Jokowi yang kian merosot.
Dengan demikian, kebijakan yang diambil Jokowi dan jajarannya pun hanya bertujuan umtuk mendapatkan perhatian masyarakat, demi mendongkrak elektabilitas paslon 01.
"Semua berdasar ukuran elektabilitas tidak meningkat kinerja akhirnya ngoyo. Ada kesan rezim sudah mulai gugup. Tak tahu harus gimana lagi ambil simpati. Yang ada makin ngawur," ujar Andrianto.
Namun yang ada, karena diambil tanpa didasari dengan pertimbangan matang, kebijakan-kebijakan itu justru akan membuat tingkat elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019 tergerus.
"Tampaknya sudah sulit mencegah longsornya elektabilitas," pungkas Andrianto, aktivis mahasiswa tahun 1998.
BERITA SEBELUMNYA
Hadiri Rapim Pengamanan Pemilu 2019, Pangdam I/BB: TNI Tetap Netral
BERITA BERIKUTNYA
Ikrimah Hamidy: Polisi Harus Buktikan Kasus Adik Wagubsu Bukan Politis
Van Joened
Berita Populer
