Nasdem: Jokowi Tak Perlu Bagi-Bagi Jatah Menteri

Partai NasDem setuju tidak perlu adanya bagi-bagi jatah kursi menteri bagi partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf.

Terkecuali, kader partai yang ditunjuk itu memang berkualitas untuk menduduki kursi menteri.

"Saya kira memang tidak perlu bagi-bagi jatah menteri, tetapi jika ada kader partai koalisi yang memang berkualitas dan mampu kenapa tidak? karena sekarang banyak kok kader partai yang merupakan akademisi dan profesional," ujar aktivis buruh sekaligus politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago, saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Kamis (13/6).

Jokowi sendiri, menurut Irma, tidak alergi dengan keberadaan menteri dari partai koalisi. Selama kader partai yang ditunjuk itu memang punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas.
 
"Lihat saja periode pertama, beliau juga menyatakan koalisi tanpa syarat khan? Tetapi ada menteri dari parpol juga toh? yang terpenting adalah setiap kader partai yang diminta harus profesional," tandasnya.

Sebelumnya Jokowi menolak menggunakan istilah jatah-jatahan kursi menteri di kabinet kepada partai politik pendukungnya.

"Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri? Atau menteri apa? Enggak pernah," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (12/6) lalu.[R]
 

Partai NasDem setuju tidak perlu adanya bagi-bagi jatah kursi menteri bagi partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf.

Terkecuali, kader partai yang ditunjuk itu memang berkualitas untuk menduduki kursi menteri.

"Saya kira memang tidak perlu bagi-bagi jatah menteri, tetapi jika ada kader partai koalisi yang memang berkualitas dan mampu kenapa tidak? karena sekarang banyak kok kader partai yang merupakan akademisi dan profesional," ujar aktivis buruh sekaligus politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago, saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Kamis (13/6).

Jokowi sendiri, menurut Irma, tidak alergi dengan keberadaan menteri dari partai koalisi. Selama kader partai yang ditunjuk itu memang punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas.
 
"Lihat saja periode pertama, beliau juga menyatakan koalisi tanpa syarat khan? Tetapi ada menteri dari parpol juga toh? yang terpenting adalah setiap kader partai yang diminta harus profesional," tandasnya.

Sebelumnya Jokowi menolak menggunakan istilah jatah-jatahan kursi menteri di kabinet kepada partai politik pendukungnya.

"Dalam politik bukan masalah, tanya saja ke partai-partai apa pernah kita bicara masalah menteri? Atau menteri apa? Enggak pernah," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (12/6) lalu.