Emrus Sihombing/RMOLSumut

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan kejahatan komunikasi bisa terjadi dengan menggunakan pilihan diksi atau simbol tertentu untuk makna tertentu. Hal ini menurutnya juga terkait dengan tindakan kejahatan tertentu, seperti perilaku suap (koruptif) yang diduga dilakukan WS, komisioner KPU.

“Oleh karena itu, kejahatan komunikasi dapat didefinisikan sebagai lontaran pesan komunikasi menggunakan pilihan diksi dan atau simbol tertentu bertujuan mengaburkan dan atau mengelabui tindakan kejahatan yang akan, atau sedang atau sudah dilakukan,” katanya kepada Kantor Berita RMOLSumut, Selasa (14/1).

Hal di atas menurut Emrus sangat linear dengan pilihan diksi terkait dengan komisioner KPU OTT oleh KPK baru-baru ini yaitu memakai diksi “mainkan”.

“Diksi “mainkan” bermakna bahwa perilaku dugaan suap terkait pergantian orang di DPR RI dilakukuan dengan kesadaran yang sangat tinggi antar orang-orang yang terkait dengan kasus suap-menyuap tersebut. Jadi, suap tersebut dilakukan dengan sebuah rencana dan sekaligus memberi tanda sangat aman untuk “dieksekusi” kejahatan koruptif, maka muncul diksi “mainkan”,” ungkapnya.

Selain itu, Emrus mengatakan diksi ini menunjukkan bahwa kasus suap yang melibatkan komisioner KPU yang OTT oleh KPK tersebut termasuk kejahatan disengaja. Sebagai kejahatan sengaja, menurutnya, proses hukum lanjuran harus mendapat perhatian lebih dari aparat penegak hukum menanganinya.

Emrus mengatakan hal ini sebagai bukti tak terbantahkan bahwa di tengah masyarakat selama ini, ada bentuk kejahatan yang belum kita sadari, yang disebutnya sebagai kejahatan komunikasi. Tentu termasuk di dalamnya kejahatan komunikasi koruptif.

“Karena itu, saya menyarankan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR-RI kita, perlu segera menyusun RUU Anti Kejahatan Komunikasi yang memanfaatkan simbol verbal dan nonverbal yang belum tercover oleh UU Hukum Pidana dan UU ITE,” pungkasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here