PBB Setujui Resolusi Untuk Tangani Kampanye Anti-Narkoba Ala Presiden Filipina

PBB menyetujui resolusi untuk mengambil tindakan atas kampanye perang melawan narkoba ala Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang telah menyebabkan ribuan nyawa melayang selama tiga tahun terakhir.

Anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB memberikan suara mendukung 18 banding 14, pada hari Kamis (11/7) pada resolusi tersebut. Sementara itu, 15 negara memutuskan untuk abstain.

Resolusi itu sendiri diajukan oleh Islandia dan 27 negara Eropa lainnya pada 4 Juli lalu. Dengan adopsi resolusi tersebut, Kepala Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet diarahkan untuk menyiapkan laporan komprehensif tentang situasi hak asasi manusia di Filipina pada Juni 2020.

Bachelet mengatakan bahwa dia mendesak pemerintah Duterte untuk bekerja sama dalam proses tersebut dengan memfasilitasi kunjungan para penyelidik PBB dan menahan diri dari semua tindakan intimidasi atau pembalasan.

Kelompok Human Right Watch mengapresiasi langkah tersebut.

"Ini menandakan dimulainya pertanggungjawaban atas ribuan pembunuhan terkait perang narkoba dan pelanggaran lainnya, dan akan memberikan harapan kepada banyak korban dan keluarga korban," kata wakil direktur Geneva di Human Rights Watch, Laila Matar, seperti dimuat Al Jazeera. [rtw]

PBB menyetujui resolusi untuk mengambil tindakan atas kampanye perang melawan narkoba ala Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang telah menyebabkan ribuan nyawa melayang selama tiga tahun terakhir.

Anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB memberikan suara mendukung 18 banding 14, pada hari Kamis (11/7) pada resolusi tersebut. Sementara itu, 15 negara memutuskan untuk abstain.

Resolusi itu sendiri diajukan oleh Islandia dan 27 negara Eropa lainnya pada 4 Juli lalu. Dengan adopsi resolusi tersebut, Kepala Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet diarahkan untuk menyiapkan laporan komprehensif tentang situasi hak asasi manusia di Filipina pada Juni 2020.

Bachelet mengatakan bahwa dia mendesak pemerintah Duterte untuk bekerja sama dalam proses tersebut dengan memfasilitasi kunjungan para penyelidik PBB dan menahan diri dari semua tindakan intimidasi atau pembalasan.

Kelompok Human Right Watch mengapresiasi langkah tersebut.

"Ini menandakan dimulainya pertanggungjawaban atas ribuan pembunuhan terkait perang narkoba dan pelanggaran lainnya, dan akan memberikan harapan kepada banyak korban dan keluarga korban," kata wakil direktur Geneva di Human Rights Watch, Laila Matar, seperti dimuat Al Jazeera. [rtw]