Pemprov Sumut Harus Berikan Bantuan untuk Mengendalikan Kondisi Masyarakat Miskin

Wacana Lockdown untuk pembatasan pergerakan menjadi aturan yang sangat penting dalam menahan penyebaran virus Corona di Sumatera Utara. Namun, namun hal yang lebih penting Pemprovsu harus menciptakan skenario kebijakan alternatif agar efektif menekan perluasan wabah dan meminimalisir efeknya pada berbagai sektor. Demikian disampaikan Koordinator Wilayah I Sumut-NAD, Gito M Pardede. Menurutnya Lockdown menjadi pilihan yang cukup berat bagi Indonesia bahkan Provinsi Sumatera Utara dalam menekan penyebaran virus Corona. Hal ini karena luasnya kawasan kawasan antar kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang jauh berbeda dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia. "Namun untuk isolasi mandiri kawasan masih bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan penerapan aturan yang terukur," katan di Kantor GMKI Cabang Medan, Jl Iskandar Muda No 107 A, Selasa (31/3/2020) Menurut Gito, langkah ini juga harus diikuti dengan berbagai kebijakan lain yang menjadi alternatif bagi masyarakat atas dampak yang muncul. "Kalau kita nunggu keputusan pemerintah pusat yang saat ini masih abu-abu, pemprov akan jalan ditempat. Solusinya karantina dilakukan pada tingkatan masyarakat saja, artinya pemerintah provinsi harus lebih tegas lagi soal kebijakan larangan keluar rumah atau bisa kita bilang lockdown mandiri, tetapi bagi masyarakat kelas bawah seperti driver gojek, tukang becak, tambal ban, dan sejenisnya, mereka harus diberi standart keamanan nya atau pemerintah harus siapkan juga kebijakan untuk mengakomodir mereka, bisa dalam pemberian bantuan sembako atau bantuan langsung tunai, sebab kalau dilakukan lockdown disemua sektor wilayah sayangnya Pemprov Sumut tidak kemampuan pengendalian penduduk yang relatif baik.” ujar gito Soal satuan gugus tugas, gito menyesalkan fungsi BPBD Sumut yang ditunjuk Gubernur sebagai Satuan Gugus Tugas penanganan wabah Covid-19, sebab tugas BPBD sendiri tidak nampak dan tumpang tindih dengan intitusi lain seperti Pemprov, Dinkes dan Polda Sumut. “Sejauh ini belum ada nampak hasil kinerjanya Gubernur Sumut sudah ada pembagian pos tugas untuk membantu khususnya di Pemerintah Provinsi yang memiliki beban pekerjaan cukup besar misal nya Dinas Sosial. Hanya saja, yang sibuk bukan BPBD nya, tapi Polri yang lah turun andil dalam menyemprot disinvektan, patroli dll, saya hanya mengingatkan agar pos BPBD diisi oleh orang yang kompeten yang bertugas membantu menerjemahkan pada tataran kebijakan dan keilmuan terkait wabah ini” tuturnya Gito juga meminta kepada seluruh warga sumut dan kota medan memiliki kesadaran diri atas kondisi yang menimpa Indonesia saat ini. “Kita harus bergandengan tangan, memang masih ada masyarakat yang masih berkeliaran, seharusnya kita sama sama sadar sebab kita tidak hanya melindungi dirinsensiri tapi melindungi kelurga kita dan orang lain, intinya kita tetap stay save, selagi bisa dirumah tidak perlu berkeliaran” pungkasnya.[R]

Wacana Lockdown untuk pembatasan pergerakan menjadi aturan yang sangat penting dalam menahan penyebaran virus Corona di Sumatera Utara. Namun, namun hal yang lebih penting Pemprovsu harus menciptakan skenario kebijakan alternatif agar efektif menekan perluasan wabah dan meminimalisir efeknya pada berbagai sektor. Demikian disampaikan Koordinator Wilayah I Sumut-NAD, Gito M Pardede. Menurutnya Lockdown menjadi pilihan yang cukup berat bagi Indonesia bahkan Provinsi Sumatera Utara dalam menekan penyebaran virus Corona. Hal ini karena luasnya kawasan kawasan antar kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang jauh berbeda dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia. "Namun untuk isolasi mandiri kawasan masih bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan penerapan aturan yang terukur," katan di Kantor GMKI Cabang Medan, Jl Iskandar Muda No 107 A, Selasa (31/3/2020) Menurut Gito, langkah ini juga harus diikuti dengan berbagai kebijakan lain yang menjadi alternatif bagi masyarakat atas dampak yang muncul. "Kalau kita nunggu keputusan pemerintah pusat yang saat ini masih abu-abu, pemprov akan jalan ditempat. Solusinya karantina dilakukan pada tingkatan masyarakat saja, artinya pemerintah provinsi harus lebih tegas lagi soal kebijakan larangan keluar rumah atau bisa kita bilang lockdown mandiri, tetapi bagi masyarakat kelas bawah seperti driver gojek, tukang becak, tambal ban, dan sejenisnya, mereka harus diberi standart keamanan nya atau pemerintah harus siapkan juga kebijakan untuk mengakomodir mereka, bisa dalam pemberian bantuan sembako atau bantuan langsung tunai, sebab kalau dilakukan lockdown disemua sektor wilayah sayangnya Pemprov Sumut tidak kemampuan pengendalian penduduk yang relatif baik.” ujar gito Soal satuan gugus tugas, gito menyesalkan fungsi BPBD Sumut yang ditunjuk Gubernur sebagai Satuan Gugus Tugas penanganan wabah Covid-19, sebab tugas BPBD sendiri tidak nampak dan tumpang tindih dengan intitusi lain seperti Pemprov, Dinkes dan Polda Sumut. “Sejauh ini belum ada nampak hasil kinerjanya Gubernur Sumut sudah ada pembagian pos tugas untuk membantu khususnya di Pemerintah Provinsi yang memiliki beban pekerjaan cukup besar misal nya Dinas Sosial. Hanya saja, yang sibuk bukan BPBD nya, tapi Polri yang lah turun andil dalam menyemprot disinvektan, patroli dll, saya hanya mengingatkan agar pos BPBD diisi oleh orang yang kompeten yang bertugas membantu menerjemahkan pada tataran kebijakan dan keilmuan terkait wabah ini” tuturnya Gito juga meminta kepada seluruh warga sumut dan kota medan memiliki kesadaran diri atas kondisi yang menimpa Indonesia saat ini. “Kita harus bergandengan tangan, memang masih ada masyarakat yang masih berkeliaran, seharusnya kita sama sama sadar sebab kita tidak hanya melindungi dirinsensiri tapi melindungi kelurga kita dan orang lain, intinya kita tetap stay save, selagi bisa dirumah tidak perlu berkeliaran” pungkasnya.