Perlu Ada Gerakan Nasional Berantas Paham Radikal

Ideologi Pancasila harus terus dipertahankan. Jangan sampai ada ruang bagi kolomopok-kolompok tertentu untuk menyebarkan konsep di luar Pancasila.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Darul Ulum, Jombang, Syaian Choir mengatakan konsep khilafah yang digaungkan sekolompok orang seperti HTI, bukan hanya bahaya laten bagi Indonesia. Sebab, sudah banyak generasi muda termasuk anggota TNI yang terpatri pada konsep tersebut.

"Padahal jantung negara ada di pemuda dan tentara. Sudah banyak penelitiannya, ada Wahid Institute," ujar Syaian dalam diskusi publik bertajuk 'Mengembangkan Patriotisme di Kisaran Bahaya Laten Khilafah' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (22/8).

Menurutnya, anak muda termasuk aparat pemerintahan jangan terlalu percaya dengan narasi-narasi di media sosial yang sudah banyak dihiasi kelompok-kelompok anti Pancasila.

"Radikalisme itu pandai mengusasi medsos, narasi-narasi. Dia tidak akan berhenti kerja kalau tidak tercapai cita-citanya," sebut Syaian menambahkan.

Di tempat yang sama, pengamat intelijen dan terorisme, Stanislaus Riyanta memaparkan tentang ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia yang sudah ternjadi dan nyata. Sejak tahun 2000-2018, disebutkan, lebih dari 1.700 orang diproses hukum karena tindak pidana terorisme.

"Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kasus terorisme di Indonesia bukan angka yang kecil," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat.

Menurut Stanislaus, kasus terorisme dimulai dari perilaku intoleran, radikal kemudian aksi teror. Di dalam tren Industri 4.0 ini kecenderungan radikalisasi lebih cepat dan lebih mudah karena adanya teknologi internet. Kelompok yang disasar adalah generasi muda yang sedang massa membutuhkan jati diri.

Proses paparan yang sangat cepat dan sumber referensi tentang gerakan radikal dan terorisme dengan mudah diperoleh membuat trend radikalisme dan terorisme di kalangan muda meningkat.

"Jika melihat fakta yang ada maka radikalisme sudah masuk ke berbagai sektor. Pernyataan Menhan (Ryamizard Ryacudu) bahwan 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme adalah situasi yang serius," katanya.

Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa ada pegawai BUMN yang menjadi donatur teroris di Riau, pejabat BP Batam yang gabung dengan ISIS di Suriah, mentan pegawai Depkeu yang menjadi simpatisan ISIS, bahkan tiga alumni IPDN diketahui terlibat terorisme.

Lanjut Stanislaus, radikalisme juga sudah masuk dalam lingkungan Polri. Beberapa waktu yang lalu Polwan di Maluku Utara ditahan di Jatim karena diduga terpapar paham radikal. Anggota Polres Batanghari juga diklaim gabung dengan ISIS di Suriah yang selanjutnya dikabarkan sudah tewas.

"Radikalisme sudah terjadi mulai Paud hingga perguruan tinggi. Perlu adanya suatu gerakan nasional yang bisa menciptakan kontra narasi terhadap paham radikal. Gerakan ini lebih efektif kalau dilakukan oleh civil soviety melibatkan dengan para ahli," tutupnya.

Ideologi Pancasila harus terus dipertahankan. Jangan sampai ada ruang bagi kolomopok-kolompok tertentu untuk menyebarkan konsep di luar Pancasila.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Darul Ulum, Jombang, Syaian Choir mengatakan konsep khilafah yang digaungkan sekolompok orang seperti HTI, bukan hanya bahaya laten bagi Indonesia. Sebab, sudah banyak generasi muda termasuk anggota TNI yang terpatri pada konsep tersebut.

"Padahal jantung negara ada di pemuda dan tentara. Sudah banyak penelitiannya, ada Wahid Institute," ujar Syaian dalam diskusi publik bertajuk 'Mengembangkan Patriotisme di Kisaran Bahaya Laten Khilafah' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (22/8).

Menurutnya, anak muda termasuk aparat pemerintahan jangan terlalu percaya dengan narasi-narasi di media sosial yang sudah banyak dihiasi kelompok-kelompok anti Pancasila.

"Radikalisme itu pandai mengusasi medsos, narasi-narasi. Dia tidak akan berhenti kerja kalau tidak tercapai cita-citanya," sebut Syaian menambahkan.

Di tempat yang sama, pengamat intelijen dan terorisme, Stanislaus Riyanta memaparkan tentang ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia yang sudah ternjadi dan nyata. Sejak tahun 2000-2018, disebutkan, lebih dari 1.700 orang diproses hukum karena tindak pidana terorisme.

"Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kasus terorisme di Indonesia bukan angka yang kecil," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat.

Menurut Stanislaus, kasus terorisme dimulai dari perilaku intoleran, radikal kemudian aksi teror. Di dalam tren Industri 4.0 ini kecenderungan radikalisasi lebih cepat dan lebih mudah karena adanya teknologi internet. Kelompok yang disasar adalah generasi muda yang sedang massa membutuhkan jati diri.

Proses paparan yang sangat cepat dan sumber referensi tentang gerakan radikal dan terorisme dengan mudah diperoleh membuat trend radikalisme dan terorisme di kalangan muda meningkat.

"Jika melihat fakta yang ada maka radikalisme sudah masuk ke berbagai sektor. Pernyataan Menhan (Ryamizard Ryacudu) bahwan 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme adalah situasi yang serius," katanya.

Selain itu, sebelumnya diketahui bahwa ada pegawai BUMN yang menjadi donatur teroris di Riau, pejabat BP Batam yang gabung dengan ISIS di Suriah, mentan pegawai Depkeu yang menjadi simpatisan ISIS, bahkan tiga alumni IPDN diketahui terlibat terorisme.

Lanjut Stanislaus, radikalisme juga sudah masuk dalam lingkungan Polri. Beberapa waktu yang lalu Polwan di Maluku Utara ditahan di Jatim karena diduga terpapar paham radikal. Anggota Polres Batanghari juga diklaim gabung dengan ISIS di Suriah yang selanjutnya dikabarkan sudah tewas.

"Radikalisme sudah terjadi mulai Paud hingga perguruan tinggi. Perlu adanya suatu gerakan nasional yang bisa menciptakan kontra narasi terhadap paham radikal. Gerakan ini lebih efektif kalau dilakukan oleh civil soviety melibatkan dengan para ahli," tutupnya.