Ketua KPK Firli Bahuri menyinggung soal kenaikan gaji pada pidato perdanannya sebagai pimpinan di lembaga anti rasuah tersebut. Kenaikan gaji untuk pegawai KPK itu menurutnya bahkan sudah ia usulkan kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu presiden bersama dengan Dewan Pengawas KPK.

\"Beliau (Presiden Jokowi) menyampaikan bagaimana membangun bangsa yang besar ini, bagaimana meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan lapangan kerja. Satu kata kunci yang kami sampaikan adalah jangan pula lupa kesejahteraan pegawai KPK,\" ucap Firli Bahuri dalam pidatonya di Gedung Penunjang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat malam(20/12).

Menurut Firli, kenaikan gaji pegawai KPK diibaratkan seperti pesawat yang lepas landas, di mana para penumpangnya merasa nyaman hingga tak sedikit yang terlelap. Hal tersebut berbeda ketika pesawat sedang mendarat yang membuat penumpang merasa khawatir.

\"Itulah analogi dengan gaji KPK. Kalau gaji naik, pasti tidak ada kegaduhan, kalau gaji turun pasti akan terjadi keguncangan,\" ucap Firli disambut tepuk tangan para pegawai KPK dalam serah terima jabatan pimpinan KPK.

Tak hanya kenaikan gaji pokok, ia juga berharap pegawainya mendapatkan tunjangan.

\"Apakah itu tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan atau tujangan risiko. Itu yang kami sampaikan dan komunikasikan ke pemerintah. Mudah-mudahan keluar (disetujui),\" sambungnya.

Bukan tanpa alasan, usulan tersebut disampaikan Firli sebagai bentuk konsekuensi pengangkatan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti yang sudah diatur di dalam UU KPK 19/2019.[R]

" itemprop="description"/> Ketua KPK Firli Bahuri menyinggung soal kenaikan gaji pada pidato perdanannya sebagai pimpinan di lembaga anti rasuah tersebut. Kenaikan gaji untuk pegawai KPK itu menurutnya bahkan sudah ia usulkan kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu presiden bersama dengan Dewan Pengawas KPK.

Tak hanya kenaikan gaji pokok, ia juga berharap pegawainya mendapatkan tunjangan.

\"Apakah itu tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan atau tujangan risiko. Itu yang kami sampaikan dan komunikasikan ke pemerintah. Mudah-mudahan keluar (disetujui),\" sambungnya.

"/> Ketua KPK Firli Bahuri menyinggung soal kenaikan gaji pada pidato perdanannya sebagai pimpinan di lembaga anti rasuah tersebut. Kenaikan gaji untuk pegawai KPK itu menurutnya bahkan sudah ia usulkan kepada Presiden Joko Widodo saat bertemu presiden bersama dengan Dewan Pengawas KPK.

Tak hanya kenaikan gaji pokok, ia juga berharap pegawainya mendapatkan tunjangan.

\"Apakah itu tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan atau tujangan risiko. Itu yang kami sampaikan dan komunikasikan ke pemerintah. Mudah-mudahan keluar (disetujui),\" sambungnya.

"/>

Pidato Perdana Ketua KPK Firli Bahuri Langsung Soal Kenaikan Gaji

LAPORAN : Jonris Purba

Sabtu, 21 Desember 2019 | 09:56

"Beliau (Presiden Jokowi) menyampaikan bagaimana membangun bangsa yang besar ini, bagaimana meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan lapangan kerja. Satu kata kunci yang kami sampaikan adalah jangan pula lupa kesejahteraan pegawai KPK," ucap Firli Bahuri dalam pidatonya di Gedung Penunjang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat malam(20/12).

"Itulah analogi dengan gaji KPK. Kalau gaji naik, pasti tidak ada kegaduhan, kalau gaji turun pasti akan terjadi keguncangan," ucap Firli disambut tepuk tangan para pegawai KPK dalam serah terima jabatan pimpinan KPK.

Tak hanya kenaikan gaji pokok, ia juga berharap pegawainya mendapatkan tunjangan.

"Apakah itu tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan atau tujangan risiko. Itu yang kami sampaikan dan komunikasikan ke pemerintah. Mudah-mudahan keluar (disetujui)," sambungnya.

Tak hanya kenaikan gaji pokok, ia juga berharap pegawainya mendapatkan tunjangan.

"Apakah itu tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan atau tujangan risiko. Itu yang kami sampaikan dan komunikasikan ke pemerintah. Mudah-mudahan keluar (disetujui)," sambungnya.

Bukan tanpa alasan, usulan tersebut disampaikan Firli sebagai bentuk konsekuensi pengangkatan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti yang sudah diatur di dalam UU KPK 19/2019.