PKS Tak Sepakat Isu SARA Jadi "Jualan" Di Pilkada 2020

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan menolak isu-isu SARA dimasukkan dalam arena politik Pilkada 2020. Penegasan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Misno Adisyah Putra saat bertemu dengan sejumlah jurnalis di ruang rapat Fraksi PKS, Rabu (4/2). "Kita sangat sepakat jangan ada isu-isu SARA ataupun pengkotak-kotakan pada Pilkada 2020. Karena Pilkada ini punya kita semua lintas etnis dan semuanya," katanya. Misno menyebutkan, saat ini reaksi atas terjadinya tragedi kemanusiaan seperti penindasan yang dialami oleh umat Islam di India merupakan hal yang harus dipandang secara jernih, dimanareaksi tersebut merupakan bagian dari bentuk simpati antar sesama umat beragama. Aksi memprotes pendindasan tersebut menurutnya harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya mendukung terciptanya kedamaian. "Tidak terkesan ada SARA disitu," pungkasnya. Diketahui mengedepankan isu SARA pada Pilkada merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini karena isu tersebut rawan menimbulkan gesekan ditengah masyarakat.[R]

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan menolak isu-isu SARA dimasukkan dalam arena politik Pilkada 2020. Penegasan ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Misno Adisyah Putra saat bertemu dengan sejumlah jurnalis di ruang rapat Fraksi PKS, Rabu (4/2). "Kita sangat sepakat jangan ada isu-isu SARA ataupun pengkotak-kotakan pada Pilkada 2020. Karena Pilkada ini punya kita semua lintas etnis dan semuanya," katanya. Misno menyebutkan, saat ini reaksi atas terjadinya tragedi kemanusiaan seperti penindasan yang dialami oleh umat Islam di India merupakan hal yang harus dipandang secara jernih, dimanareaksi tersebut merupakan bagian dari bentuk simpati antar sesama umat beragama. Aksi memprotes pendindasan tersebut menurutnya harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya mendukung terciptanya kedamaian. "Tidak terkesan ada SARA disitu," pungkasnya. Diketahui mengedepankan isu SARA pada Pilkada merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini karena isu tersebut rawan menimbulkan gesekan ditengah masyarakat.