Polemik Wisata Halal, Politisi PKS: Ini Akibat Gubernur Terlalu Cepat

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut, Ikrimah Hamidy sangat menyayangkan munculnya pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tentang konsep wisata halal yang memicu polemik ditengah masyarakat. Polemik ini menurutnya tidak perlu terjadi seandainya gubernur tidak terlalu cepat mengeluarkan statemen yang menurutnya juga belum ada pembahasan secara detail lintas stakeholder yang menangani pariwisata di Danau Toba.

"Yang sering saya kritik, kadang pak Gubernur terlalu cepat menyampaikan sesuatuy tanpa dibangun konsepnya berdasarkan kajian, sehingga membuat polemik ditengah masyarakat. Seolah ketika bicara mengenai wisata halal, itu mau mengislamisasi daerah itu, ini yang memicu ketersinggungan," katanya, Selasa (3/9/019).

Ikrimah menjelaskan, pada negara-negara maju, konsep wisata halal merupakan hal yang biasa. Konsep ini dapat dilihat seperti di negara Jepang, Korea, Cina dan beberapa negara lain yang memang menjadikan sektor wisata sebagai salah sumber pendapatan utama. Disana mereka menerapkan konsep ini karena melihat peluang ekonomi besar dengan menyesuaikan fasilitas dengan kebutuhan wisatawan yang datang termasuk wisatawan dari negara mayoritas Islam.

"Artinya mereka sudah memahami konsep itu dikaji dari sisi ekonomis," ujarnya.

Nah untuk di Danau Toba, konsep seperti itu menurutnya juga harus melalui kajian. Seharusnya Edy Rahmayadi menurut Ikrimah harus terlebih dahulu membicarakannya dengan para stakeholder yang ada di Danau Toba seperti Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan pemerintah kabupaten yang ada diseputar Danau Toba.

"Satukan cara pandang, kemudian konsep pelaksanaannya seperti apa. Kalau semuanya sudah clear, maka disampaikanlah kepada publik khususnya pelaku usaha pariwisata disana bahwa konsepnya seperti ini, seperti ini dan seterusnya. Jadi saya menilai polemik ini muncul karena lemahnya komunikasi dan perencanaan," sebutnya.

Konsep wisata halal menurut Ikrimah merupakan hal yang sudah sangat universal. Dengan demikian ia berharap Gubernur Sumut tidak lagi memunculkan hal-hal yang bersifat dadakan kepada publik.

"Saran selaku tim pendukung, tolong jangan memunculkan ide dadakan apalagi belum ditampung dalam perencanaan dalam APBD," demikian Ikrimah Hamidy.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut, Ikrimah Hamidy sangat menyayangkan munculnya pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tentang konsep wisata halal yang memicu polemik ditengah masyarakat. Polemik ini menurutnya tidak perlu terjadi seandainya gubernur tidak terlalu cepat mengeluarkan statemen yang menurutnya juga belum ada pembahasan secara detail lintas stakeholder yang menangani pariwisata di Danau Toba.

"Yang sering saya kritik, kadang pak Gubernur terlalu cepat menyampaikan sesuatuy tanpa dibangun konsepnya berdasarkan kajian, sehingga membuat polemik ditengah masyarakat. Seolah ketika bicara mengenai wisata halal, itu mau mengislamisasi daerah itu, ini yang memicu ketersinggungan," katanya, Selasa (3/9/019).

Ikrimah menjelaskan, pada negara-negara maju, konsep wisata halal merupakan hal yang biasa. Konsep ini dapat dilihat seperti di negara Jepang, Korea, Cina dan beberapa negara lain yang memang menjadikan sektor wisata sebagai salah sumber pendapatan utama. Disana mereka menerapkan konsep ini karena melihat peluang ekonomi besar dengan menyesuaikan fasilitas dengan kebutuhan wisatawan yang datang termasuk wisatawan dari negara mayoritas Islam.

"Artinya mereka sudah memahami konsep itu dikaji dari sisi ekonomis," ujarnya.

Nah untuk di Danau Toba, konsep seperti itu menurutnya juga harus melalui kajian. Seharusnya Edy Rahmayadi menurut Ikrimah harus terlebih dahulu membicarakannya dengan para stakeholder yang ada di Danau Toba seperti Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan pemerintah kabupaten yang ada diseputar Danau Toba.

"Satukan cara pandang, kemudian konsep pelaksanaannya seperti apa. Kalau semuanya sudah clear, maka disampaikanlah kepada publik khususnya pelaku usaha pariwisata disana bahwa konsepnya seperti ini, seperti ini dan seterusnya. Jadi saya menilai polemik ini muncul karena lemahnya komunikasi dan perencanaan," sebutnya.

Konsep wisata halal menurut Ikrimah merupakan hal yang sudah sangat universal. Dengan demikian ia berharap Gubernur Sumut tidak lagi memunculkan hal-hal yang bersifat dadakan kepada publik.

"Saran selaku tim pendukung, tolong jangan memunculkan ide dadakan apalagi belum ditampung dalam perencanaan dalam APBD," demikian Ikrimah Hamidy.