Syarif Hasan: Demokrat Nyaman Di Posisi Manapun

RMOLSumut. Partai Demokrat tidak masalah apakah ada di barisan pemerintah atau tetap opisisi pada pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan saat menjadi pembicara diskusi dengan tema "Endgame Peta Politik Pasca Putusan MK" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

"Bagi Partai Demokrat tidak terlalu memikirkan itu, karena Demokrat sudah berpengalaman dua periode (di pemerintahan), dan 2014-2019 kami di luar pemerintahan. Kami cukup nyaman di posisi manapun," kata Syarif.

Di sisi lain, mantan Menteri Koperasi dan UKM ini menegaskan bahwa Demokrat berkali-kali menyatakan bahwa posisinya di koalisi Prabowo-Sandi telah berakhir pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pilpres 2019.

"Jadi garis finishnya di MK. Berarti setelah putusan dapat, dipastikan Partai Demokrat sudah tidak berada dalam koalisi. Kami beberapa kali memberikan statement politik itu," pungkas Syarif.

Dari informasi yang beredar di kalangan politisi menyebutkan bahwa pimpinan PDIP memberikan lampu hijau bagi Demokrat untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi jilid dua.

Terkait siapa sosok yang akan mewakili Demokrat dalam pemerintahan Jokowi-Maruf masih dibicarakan. Sinyal dari Demokrat dirasa sudah cukup tegas, yakni ingin "menitipkan" politisi muda Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono kepada Jokowi.

Informasi yang beredar menyebutkan, ada keinginan dari kalangan Demokrat agar AHY ditempatkan di dua posisi yang memiliki dampak elektoral yang bersentuhan langsung dengan rakyat demi memperkuat basis dukungan di tahun 2024. Kedua posisi yang diincar itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Sosial.

Namun terlepas dari keingian Demokrat bergabung dan mendorong AHY di jajaran kabinet Jokowi-Maruf, informasi lain menyebutkan PDIP lebih menyukai sosok Ketua DPD Jawa Timur Partai Demokrat, Soekarwo bergabung menjadi pembantu Jokowi.[top]

RMOLSumut. Partai Demokrat tidak masalah apakah ada di barisan pemerintah atau tetap opisisi pada pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan saat menjadi pembicara diskusi dengan tema "Endgame Peta Politik Pasca Putusan MK" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

"Bagi Partai Demokrat tidak terlalu memikirkan itu, karena Demokrat sudah berpengalaman dua periode (di pemerintahan), dan 2014-2019 kami di luar pemerintahan. Kami cukup nyaman di posisi manapun," kata Syarif.

Di sisi lain, mantan Menteri Koperasi dan UKM ini menegaskan bahwa Demokrat berkali-kali menyatakan bahwa posisinya di koalisi Prabowo-Sandi telah berakhir pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pilpres 2019.

"Jadi garis finishnya di MK. Berarti setelah putusan dapat, dipastikan Partai Demokrat sudah tidak berada dalam koalisi. Kami beberapa kali memberikan statement politik itu," pungkas Syarif.

Dari informasi yang beredar di kalangan politisi menyebutkan bahwa pimpinan PDIP memberikan lampu hijau bagi Demokrat untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi jilid dua.

Terkait siapa sosok yang akan mewakili Demokrat dalam pemerintahan Jokowi-Maruf masih dibicarakan. Sinyal dari Demokrat dirasa sudah cukup tegas, yakni ingin "menitipkan" politisi muda Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono kepada Jokowi.

Informasi yang beredar menyebutkan, ada keinginan dari kalangan Demokrat agar AHY ditempatkan di dua posisi yang memiliki dampak elektoral yang bersentuhan langsung dengan rakyat demi memperkuat basis dukungan di tahun 2024. Kedua posisi yang diincar itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Sosial.

Namun terlepas dari keingian Demokrat bergabung dan mendorong AHY di jajaran kabinet Jokowi-Maruf, informasi lain menyebutkan PDIP lebih menyukai sosok Ketua DPD Jawa Timur Partai Demokrat, Soekarwo bergabung menjadi pembantu Jokowi.[top]