Emrus Sihombing/RMOLSumut

Pengamat Politik Emrus Sihombing mengatakan negara harus berpedoman pada Sila Kelima Pancasila “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam menjalankan kebijakan, termasuk di dalamnya menuntaskan masalah honorer dengan berkeadilan.

“Masa untuk mengangkat honorer tidak ada duit, tetapi untuk jabatan wakil menteri yang jumlahnya banyak, sorry to say juga ada pula pengangkatan staf khusus presiden yang gajinya Rp 51 juta, belum lagi fasilitasnya, bisa,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOLSumut.

Emrus mempertanyakan bagaimana sebenarnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Sebab, menurutnya honorer ini termasuk katagori kelompok masyarakat kecil.

“Jadi, keberpihakan kepada masyarakat kecil ini harus ditunjukkan dalam semua perilaku pemerintah. Oleh karena itu, saya kalau alasannya tidak ada anggaran, tidak dapat diterima akal sehat,” tegasnya.

Emrus menututurkan, pemberantasan korupsi juga harus diperkuat supaya anggaran negara benar-benar diperuntukan demi kepentingan rakyat.

“Kalau bisa pada level zero corruption. Kalau sudah begitu  jangankan untuk honorer, bonus untuk ASN, untuk pemulung, pengemis, juga bisa diberikan sehingga saya kira masyarakat bisa lebih sejahtera. Bisa dibangun rumah kecil untuk mereka (pengemis dan pemulung),” katanya.

Emrus mengatakan pemerintah harus menggunakan prinsip berpikir berdasar Sila Kelima Pancasila.

“Jadi, kalau ada pemerintah, siapa pun itu bilang tidak ada anggaran saya pikir tidak bisa diterima akal,” pungkasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here