Tuntutan percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang disuarakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) bukan representasi dari aspirasi kader dan fungsionaris Golkar yang punya hak suara di Munas.
Jika mereka sadar dan meresapi cara berpolitik di Partai Golkar, seharusnya mereka taat pada AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) serta peraturan, bukan urakan seperti layaknya parlemen jalanan,†ujar politisi Partai Golkar, Andreas Lani seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/8).
Andreas menilai, aksi demontrasi yang digelar AMPG di kantor DPP Golkar, sama saja dengan tindakan politik pecah belah partai
Ketua Bidang Eksekutif, Legislatif dan Partai Politik DPD Partai Golkar Kalimantan Barat itu mengatakan, pada pengurus Golkar mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota hingga Kecamatan, tidak ada tuntutan percepatan munaserupa.
"Buktinya, mereka (kader daerah) adem ayem saja," imbuhnya.
Andreas menambahkan, kader dan pengurus daerah mengerti cara berpolitik Partai Golkar dan mereka merasakan kepemimpinan Airlangga Hartarto selama ini telah mengembalikan Golkar ke garis aslinya partai.
Andreas menambahkan, kepemimpinan Airlangga sudah menunjukan kemajuan dan persatuan di Partai Golkar yang sebelumnya banyak diterpa perpecahan. Konflik internal itu yang membuat Golkar tidak banyak berperan pada Pilkada 2017.
Seharusnya AMPG sebagai kader kader muda Golkar memberi contoh cara berpolitik dan demokrasi yang santun.â€
Andreas merasa manuver politik yang dilakukan pengurus AMPG pusat ini tidak banyak mendapat dukungan di daerah.
Daerah banyak yang tidak mendukung pergerakan AMPG Pusat. Seperti AMPG Kalimantan Barat, mereka tidak pernah mendukung aksi tersebut,†ujar dia.
Atas dasar itu, kata Sekretaris Depidar SOKSI Kalbar tersebut, patut diduga aksi demontrasi yang dilakukan segelintir pengurus AMPG Pusat hanya pesanan dari elite Golkar yang ingin partai beringin kembali terbelah.
Mereka ingin memecah Golkar, ini pola pola lama,†tandas Andreas Lani. [fak]
Jika mereka sadar dan meresapi cara berpolitik di Partai Golkar, seharusnya mereka taat pada AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) serta peraturan, bukan urakan seperti layaknya parlemen jalanan,†ujar politisi Partai Golkar, Andreas Lani seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/8).
Andreas menilai, aksi demontrasi yang digelar AMPG di kantor DPP Golkar, sama saja dengan tindakan politik pecah belah partai
Ketua Bidang Eksekutif, Legislatif dan Partai Politik DPD Partai Golkar Kalimantan Barat itu mengatakan, pada pengurus Golkar mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota hingga Kecamatan, tidak ada tuntutan percepatan munaserupa.
"Buktinya, mereka (kader daerah) adem ayem saja," imbuhnya.
Andreas menambahkan, kader dan pengurus daerah mengerti cara berpolitik Partai Golkar dan mereka merasakan kepemimpinan Airlangga Hartarto selama ini telah mengembalikan Golkar ke garis aslinya partai.
Andreas menambahkan, kepemimpinan Airlangga sudah menunjukan kemajuan dan persatuan di Partai Golkar yang sebelumnya banyak diterpa perpecahan. Konflik internal itu yang membuat Golkar tidak banyak berperan pada Pilkada 2017.
Seharusnya AMPG sebagai kader kader muda Golkar memberi contoh cara berpolitik dan demokrasi yang santun.â€
Andreas merasa manuver politik yang dilakukan pengurus AMPG pusat ini tidak banyak mendapat dukungan di daerah.
Daerah banyak yang tidak mendukung pergerakan AMPG Pusat. Seperti AMPG Kalimantan Barat, mereka tidak pernah mendukung aksi tersebut,†ujar dia.
Atas dasar itu, kata Sekretaris Depidar SOKSI Kalbar tersebut, patut diduga aksi demontrasi yang dilakukan segelintir pengurus AMPG Pusat hanya pesanan dari elite Golkar yang ingin partai beringin kembali terbelah.
Mereka ingin memecah Golkar, ini pola pola lama,†tandas Andreas Lani. [fak]
BERITA SEBELUMNYA
Pemindahan Ibukota Untungkan Pemilik Lahan Konsesi, Kaltim Akan Rusak
BERITA BERIKUTNYA
Ini Struktur Lengkap DPP PKB 2019-2024
Van Joened
Berita Populer
