RMOLSumut. Brigade Gerakan Pemuda Islam (BGPI) berencana menggelar aksi unjuk rasa untuk mengadvokasi warga Gorontalo Utara yang terdampak dengan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 50 megawatt (MW) yang dikelola PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP), Kamis (11/7).
GLP disebutkan sebagai anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtera Tbk. milik Menko Luhut Binsar Pandjaitan.
Dikonfirmasi, Koordinator Lapangan BGPI M. Sifran menjelaskan, aksi besok adalah bentuk kepedulian BGPI terhadap warga sekitar proyek yang lahannya terpakai untuk pembangunan PLTU tersebut.
"Kita mengadvokasi warga yang lahannya diambil untuk proyek tanpa proses penggantian lahan atau ganti rugi oleh PT GLP. Kita mendesak agar dilakukan ganti rugi lahan yang dipakai untuk proyek PLTU itu," ujarnya kepada Kantor Berita RMOL, Rabu malam (10/7).
Ia menjelaskan, warga sudah dua tahun lamanya meminta penggantian lahan mereka. Namun hingga kini belum juga mendapat kejelasan soal tanah mereka yang dijadikan PLTU.
Padahal, lanjut Sifran, semenjak proyek itu berjalan, maka pendapatan warga hilang. Pasalnya, lahan yang dipakai untuk proyek tersebut biasa dipakai warga untuk bercocok tanam guna menghidupi keluarga mereka.
"Sampai saat ini warga hanya mendapat janji tanpa realisisai ganti rugi," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, dalam undangan aksi yang disebarkan kelompok itu disebutkan, rencana aksi didorong ketidakadilan dalam dalam proses ganti rugi lahan warga di Gorontalo Utara yang terkena proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 50 megawatt (MW) yang dikelola PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP).
Selain urusan ganti rugi tanah yang tidak adil, kelompok ini juga menilai proyek itu malah menguntungkan tenaga kerja asing, dalam hal ini dari Republik Rakyat China.
Semestinya, pembangunan mega proyek tersebut membawa manfaat dan kemaslahatan untuk masyarakat Gorontalo Utara dan Bangsa Indonesia. Bukan malah menjadi penjajah baru dengan memasukan TKA China untuk menggantikan tenaga kerja pribumi,†tulis undangan itu.
Aksi besok akan dipimpin oleh Rahmat Himran sebagai Jenderal Lapangan dan M. Sifran sebagai Kordinator Lapangan.[top]
GLP disebutkan sebagai anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtera Tbk. milik Menko Luhut Binsar Pandjaitan.
Dikonfirmasi, Koordinator Lapangan BGPI M. Sifran menjelaskan, aksi besok adalah bentuk kepedulian BGPI terhadap warga sekitar proyek yang lahannya terpakai untuk pembangunan PLTU tersebut.
"Kita mengadvokasi warga yang lahannya diambil untuk proyek tanpa proses penggantian lahan atau ganti rugi oleh PT GLP. Kita mendesak agar dilakukan ganti rugi lahan yang dipakai untuk proyek PLTU itu," ujarnya kepada Kantor Berita RMOL, Rabu malam (10/7).
Ia menjelaskan, warga sudah dua tahun lamanya meminta penggantian lahan mereka. Namun hingga kini belum juga mendapat kejelasan soal tanah mereka yang dijadikan PLTU.
Padahal, lanjut Sifran, semenjak proyek itu berjalan, maka pendapatan warga hilang. Pasalnya, lahan yang dipakai untuk proyek tersebut biasa dipakai warga untuk bercocok tanam guna menghidupi keluarga mereka.
"Sampai saat ini warga hanya mendapat janji tanpa realisisai ganti rugi," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, dalam undangan aksi yang disebarkan kelompok itu disebutkan, rencana aksi didorong ketidakadilan dalam dalam proses ganti rugi lahan warga di Gorontalo Utara yang terkena proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 50 megawatt (MW) yang dikelola PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP).
Selain urusan ganti rugi tanah yang tidak adil, kelompok ini juga menilai proyek itu malah menguntungkan tenaga kerja asing, dalam hal ini dari Republik Rakyat China.
Semestinya, pembangunan mega proyek tersebut membawa manfaat dan kemaslahatan untuk masyarakat Gorontalo Utara dan Bangsa Indonesia. Bukan malah menjadi penjajah baru dengan memasukan TKA China untuk menggantikan tenaga kerja pribumi,†tulis undangan itu.
Aksi besok akan dipimpin oleh Rahmat Himran sebagai Jenderal Lapangan dan M. Sifran sebagai Kordinator Lapangan.[top]
BERITA SEBELUMNYA
Ketum FPI: Sudah Dari Dulu Utusan Jokowi Datang Minta Rekonsiliasi
BERITA BERIKUTNYA
Rekrutmen Hakim MK Jadi Sorotan Fraksi Nasdem
Van Joened
Berita Populer
