Deteksi Intelijen, Belum Ada Potensi Rusuh Saat Penetapan Pemenang Pilpres

Mabes Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan hingga kini belum ada potensi yang menjurus kerusuhan dan ancaman tindak terorisme saat penetapan hasil Pilpres 2019 ooleh KPU.

Potensi kerusuhan, dari hasil deteksi intelijen di lapangan tidak ada. Belum mengarah ke sana,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/5).

Namun, kemungkinan adanya potensi kerusuhan diakuinya saat ini hanya di tataran sosial media. Untuk itu, sambung jenderal bintang satu ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Sandi dan Siber Negara Kominfo akan mentake down akun-akun yang menyebarkan konten negatif berupa provokasi massa.

"Kami juga lakukan kegiatan patroli mulai sekarang hingga menjelang tanggal 22 baik dengan Kominfo dan BSSN, take down memblokir akun-akun yang menyebarkan konten hoax atau konten yang menghasut, agitasi, dan memprovokasi," jelas Dedi.

Apabila tidak mengindahkan, sambung Dedi, akun-akun yang dianggap provokasi maka dilakukan upaya terakhir, yakni penindakan hukum.

Direktorat Siber Bareskrim akan melakukan penindakan terhadap akun-akun yang menyebarkan hal tersebut,” pungkas Dedi. [R]

Mabes Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan hingga kini belum ada potensi yang menjurus kerusuhan dan ancaman tindak terorisme saat penetapan hasil Pilpres 2019 ooleh KPU.

Potensi kerusuhan, dari hasil deteksi intelijen di lapangan tidak ada. Belum mengarah ke sana,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/5).

Namun, kemungkinan adanya potensi kerusuhan diakuinya saat ini hanya di tataran sosial media. Untuk itu, sambung jenderal bintang satu ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Sandi dan Siber Negara Kominfo akan mentake down akun-akun yang menyebarkan konten negatif berupa provokasi massa.

"Kami juga lakukan kegiatan patroli mulai sekarang hingga menjelang tanggal 22 baik dengan Kominfo dan BSSN, take down memblokir akun-akun yang menyebarkan konten hoax atau konten yang menghasut, agitasi, dan memprovokasi," jelas Dedi.

Apabila tidak mengindahkan, sambung Dedi, akun-akun yang dianggap provokasi maka dilakukan upaya terakhir, yakni penindakan hukum.

Direktorat Siber Bareskrim akan melakukan penindakan terhadap akun-akun yang menyebarkan hal tersebut,” pungkas Dedi.