Edy Rahmayadi Sampaikan Persoalan Listrik, Gas dan Pupuk Kepada Komisi VI DPR RI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerima rombongan Komisi VI DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan Tahun Sidang 2019-2020, Jumat (28/2) di Aula Raja Inal Siregar lantai 2 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No 30 Medan. Rombongan Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Martin Manurung diterima Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah. Turut hadir anggota DPRD Sumut, Bupati/Walikota se-Sumut, pejabat kementerian, BKPM, pejabat BUMN, OPD dan ASN Pemprov Sumut. Diawali dengan ucapan selamat datang, Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan tiga persoalan yang dibutuhkan oleh Pemprov Sumut untuk didukung dan didorong oleh Komisi VI DPR RI. Ketiganya adalah persoalan kebutuhan listrik, gas dan pupuk di Sumut. Edy menjelaskan dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di Sumut, dibutuhkan ketersediaan energi hingga 5361 Megawatt. Bekerja sama dengan perusahaan Korea, Sumut akan membangun power plant untuk ketersediaan listrik hingga 4800 Megawatt. "Memang kalau dihitung sekarang kita masih surplus 700 Megawatt. Tapi ke depan banyak kegiatan, seperti PON 2024 dan kebutuhan Kawasan Industri di Batubara dan lainnya. Untuk itu, kita minta ini didorong khususnya perizinan pembangunan power plant," tutur Edy. Kedua, persoalan permintaan gas subsidi 3 kilogram yang terus bertambah. Ketiga, masalah subsidi pupuk. "Ada kesalahan pencatatan dari pusat. Tercatat yang diberikan subsidi pupuk 245.943 hektare. Namun, kenyataan di lapangan kami punya 397.947 hektare. Sehingga, ada selisih 151.984 hektare. Kami mohon dibantu, sehingga pertanian kami maju dan Sumut agraris tercapai," ucapnya. Martin Manurung selaku Ketua Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa dirinya bersama dengan seluruh anggota Komisi VI DPR RI akan memastikan bahwa seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi akan ditindaklanjuti agar segera terealisasi. "Tadi para mitra kerja sudah menjawab bahwa mereka akan mempertimbangkan dan merapatkan segera. Saya juga sudah katakan tadi pada penutupan rapat bahwa kalau masukan-masukan dan aspirasi hari ini tidak mendapatkan perhatian, maka kami akan panggil mitra kerja ke Senayan agar ada tindak lanjut," jelas Martin saat diwawancara usai pertemuan. Merangkum hasil pertemuan kunker, Martin memaparkan khususnya yang berkaitan dengan ketiga persoalan prioritas yang disampaikan Gubernur akan ada pertemuan antara Gubernur Edy Rahmayadi dengan Dirut PLN untuk membahas perihal perizinan pembangunan power plant dan bantuan peningkatan energi sekitar 1000 Megawatt untuk memenuhi target 5361 Megawatt yang dibutuhkan Sumut. "Kemudian, masalah gas perlu dilakukan monitoring yang lebih ketat terkait distribusi gas di lapangan. Masih banyak di lapangan orang-orang yang tidak termasuk dalam kriteria mendapat subsidi, tidak tepat sasaran. Ini yang akan kita bantu cek nanti. Kalau terjadi kita akan minta izin distributornya dicabut," katanya. Untuk masalah pupuk, lanjut Martin, tentu diperlukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Kemudian Pupuk Indonesia disarankan untuk mengalokasikan pupuk cadangan di luar kuota yang ditetapkan. Sehingga apabila di lapangan terjadi kekurangan bisa memakai cadangan dan masyarakat petani terbantu. "Paling penting kita minta Pemprov Sumut dan pemkab/pemko bekerja dengan baik dan benar. Untuk komunikasi politik biar kita (Komisi VI DPR) yang membantu. Apalagi ada tiga orang anggota DPR RI di Komisi VI yang berasal Sumut, pasti kita bantu," tutup Martin. Diketuhui, Komisi VI DPR RI membidangi industri, investasi dan persaingan usaha. Rapat dilakukan terlebih dahulu mendengarkan paparan dari para pejabat BUMN di sektor keuangan/perbankan, energi dan pupuk. Kemudian, diskusi dan masukan dari anggota Komisi VI DPR RI, Bupati/Walikota dan para OPD.[R]

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerima rombongan Komisi VI DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan Tahun Sidang 2019-2020, Jumat (28/2) di Aula Raja Inal Siregar lantai 2 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No 30 Medan. Rombongan Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Martin Manurung diterima Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah. Turut hadir anggota DPRD Sumut, Bupati/Walikota se-Sumut, pejabat kementerian, BKPM, pejabat BUMN, OPD dan ASN Pemprov Sumut. Diawali dengan ucapan selamat datang, Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan tiga persoalan yang dibutuhkan oleh Pemprov Sumut untuk didukung dan didorong oleh Komisi VI DPR RI. Ketiganya adalah persoalan kebutuhan listrik, gas dan pupuk di Sumut. Edy menjelaskan dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di Sumut, dibutuhkan ketersediaan energi hingga 5361 Megawatt. Bekerja sama dengan perusahaan Korea, Sumut akan membangun power plant untuk ketersediaan listrik hingga 4800 Megawatt. "Memang kalau dihitung sekarang kita masih surplus 700 Megawatt. Tapi ke depan banyak kegiatan, seperti PON 2024 dan kebutuhan Kawasan Industri di Batubara dan lainnya. Untuk itu, kita minta ini didorong khususnya perizinan pembangunan power plant," tutur Edy. Kedua, persoalan permintaan gas subsidi 3 kilogram yang terus bertambah. Ketiga, masalah subsidi pupuk. "Ada kesalahan pencatatan dari pusat. Tercatat yang diberikan subsidi pupuk 245.943 hektare. Namun, kenyataan di lapangan kami punya 397.947 hektare. Sehingga, ada selisih 151.984 hektare. Kami mohon dibantu, sehingga pertanian kami maju dan Sumut agraris tercapai," ucapnya. Martin Manurung selaku Ketua Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa dirinya bersama dengan seluruh anggota Komisi VI DPR RI akan memastikan bahwa seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi akan ditindaklanjuti agar segera terealisasi. "Tadi para mitra kerja sudah menjawab bahwa mereka akan mempertimbangkan dan merapatkan segera. Saya juga sudah katakan tadi pada penutupan rapat bahwa kalau masukan-masukan dan aspirasi hari ini tidak mendapatkan perhatian, maka kami akan panggil mitra kerja ke Senayan agar ada tindak lanjut," jelas Martin saat diwawancara usai pertemuan. Merangkum hasil pertemuan kunker, Martin memaparkan khususnya yang berkaitan dengan ketiga persoalan prioritas yang disampaikan Gubernur akan ada pertemuan antara Gubernur Edy Rahmayadi dengan Dirut PLN untuk membahas perihal perizinan pembangunan power plant dan bantuan peningkatan energi sekitar 1000 Megawatt untuk memenuhi target 5361 Megawatt yang dibutuhkan Sumut. "Kemudian, masalah gas perlu dilakukan monitoring yang lebih ketat terkait distribusi gas di lapangan. Masih banyak di lapangan orang-orang yang tidak termasuk dalam kriteria mendapat subsidi, tidak tepat sasaran. Ini yang akan kita bantu cek nanti. Kalau terjadi kita akan minta izin distributornya dicabut," katanya. Untuk masalah pupuk, lanjut Martin, tentu diperlukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Kemudian Pupuk Indonesia disarankan untuk mengalokasikan pupuk cadangan di luar kuota yang ditetapkan. Sehingga apabila di lapangan terjadi kekurangan bisa memakai cadangan dan masyarakat petani terbantu. "Paling penting kita minta Pemprov Sumut dan pemkab/pemko bekerja dengan baik dan benar. Untuk komunikasi politik biar kita (Komisi VI DPR) yang membantu. Apalagi ada tiga orang anggota DPR RI di Komisi VI yang berasal Sumut, pasti kita bantu," tutup Martin. Diketuhui, Komisi VI DPR RI membidangi industri, investasi dan persaingan usaha. Rapat dilakukan terlebih dahulu mendengarkan paparan dari para pejabat BUMN di sektor keuangan/perbankan, energi dan pupuk. Kemudian, diskusi dan masukan dari anggota Komisi VI DPR RI, Bupati/Walikota dan para OPD.