GMKI Sesalkan Edy Rahmayadi Tidak Hadir Dialog Publik Soal Danau Toba

Pasca aksi yang dilakukan GMKI di halaman kantor Gubernur Sumtera Utara, GMKI menggelar Dialog Publik yang Bertajuk untuk mengupas rencana panjang tentang cita-cita pariwisata besar di Sumatera utara yang hari ini masih banyak masalah yang harus dibenahi. Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kordinator Wilayah Sumatera utara -NAD Gito M Pardede  S, Agr kembali mengingatkan pemerintah terkhusus Gubernur Sumut yang memegang kekuasaan diwilayah Sumatera utara untuk serius memperhatikan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah danau toba.

"Kita sudah mengundang Bapak gubernur untuk berdialog seperti yang diinginkan beliau. Kita juga menunggu-nunggu pokok pokok kinerja dari Bapak Gubernur pengembangan Danau Toba yang hari ini di rusak oleh perusahaan yang merusak ekosistem, kami sangat kecewa bahwa gubernur tidak tepat janji padahal Beliau sendiri yang meminta dialog dialog untuk membahas danau toba dengan GMKI. Namun sayang sekali hanya dihadiri oleh staf dr Dinas lingkungan Hidup.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia menggelar Dialog "Menagih Janji Pemerintah Menutup Perusahaan Perusak KDT" ini berlangsung di Aula PKM GMKI Medan, Jalan Iskandar Muda, No 107 A, Medan, Kamis sore (8/8/2019) sebagai bentuk konsistensi memperhatikan masa depan danau toba terlebih sejak wacana The Monaco of Asia ini muncul. GMKI selalu menekan kan untuk selalu fokus membangun pariwisata tanpa perusahaan perusak lingkungan yang berkeliaran didanau toba.

"GMKI mendesak Gubernur untuk menjelaskan langkah langkah kedepan dalam menyikapi Perusahaan Perusak Lingkungan. Dari awal kami meminta serius menangani pembangunan pariwisata danau toba karena ini adalah masalah ekosistem lingkungan yang besar, kemanusiaan dan warisan leluhur adat, aspek penting ini yang dari dulu kita suarakan tentang ekosistem danau toba yang rusak, dan sekarang terlihat bahwa Bapak Gubernur tidak mampu berdialog dengan mahasiswa. Padahal kita ingin mendengar sejauh mana usaha beliau mengatasi kerusakan danau toba akibat beroperasinya perusahaan TPL,  Alegrindo, PT. Regal Spring (Aquafarm) , PT. Simalem, DLL dan rencana menjaga kelestarian danau toba dan" ungkap gito.

Gerakan Mahasiswa Kristen (GMKI) Medan menggelar diskusi publik dengan tema "Menagih Janji Pemerintah Mencabut Izin Perusahaan Perusak Kawasan Danau Toba (KDT)". Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber multistakeholder. Di antaranya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Wilmar Simandjorang (pegiat lingkungan KDT) Erika Pardede (akademisi Universitas HKBP Nommensen Medan) Suryati Simanjutak (aktivis Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM) Manambus Pasaribu (Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatra Utara/Bakumsu).

Pasca aksi yang dilakukan GMKI di halaman kantor Gubernur Sumtera Utara, GMKI menggelar Dialog Publik yang Bertajuk untuk mengupas rencana panjang tentang cita-cita pariwisata besar di Sumatera utara yang hari ini masih banyak masalah yang harus dibenahi. Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kordinator Wilayah Sumatera utara -NAD Gito M Pardede  S, Agr kembali mengingatkan pemerintah terkhusus Gubernur Sumut yang memegang kekuasaan diwilayah Sumatera utara untuk serius memperhatikan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah danau toba.

"Kita sudah mengundang Bapak gubernur untuk berdialog seperti yang diinginkan beliau. Kita juga menunggu-nunggu pokok pokok kinerja dari Bapak Gubernur pengembangan Danau Toba yang hari ini di rusak oleh perusahaan yang merusak ekosistem, kami sangat kecewa bahwa gubernur tidak tepat janji padahal Beliau sendiri yang meminta dialog dialog untuk membahas danau toba dengan GMKI. Namun sayang sekali hanya dihadiri oleh staf dr Dinas lingkungan Hidup.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia menggelar Dialog "Menagih Janji Pemerintah Menutup Perusahaan Perusak KDT" ini berlangsung di Aula PKM GMKI Medan, Jalan Iskandar Muda, No 107 A, Medan, Kamis sore (8/8/2019) sebagai bentuk konsistensi memperhatikan masa depan danau toba terlebih sejak wacana The Monaco of Asia ini muncul. GMKI selalu menekan kan untuk selalu fokus membangun pariwisata tanpa perusahaan perusak lingkungan yang berkeliaran didanau toba.

"GMKI mendesak Gubernur untuk menjelaskan langkah langkah kedepan dalam menyikapi Perusahaan Perusak Lingkungan. Dari awal kami meminta serius menangani pembangunan pariwisata danau toba karena ini adalah masalah ekosistem lingkungan yang besar, kemanusiaan dan warisan leluhur adat, aspek penting ini yang dari dulu kita suarakan tentang ekosistem danau toba yang rusak, dan sekarang terlihat bahwa Bapak Gubernur tidak mampu berdialog dengan mahasiswa. Padahal kita ingin mendengar sejauh mana usaha beliau mengatasi kerusakan danau toba akibat beroperasinya perusahaan TPL,  Alegrindo, PT. Regal Spring (Aquafarm) , PT. Simalem, DLL dan rencana menjaga kelestarian danau toba dan" ungkap gito.

Gerakan Mahasiswa Kristen (GMKI) Medan menggelar diskusi publik dengan tema "Menagih Janji Pemerintah Mencabut Izin Perusahaan Perusak Kawasan Danau Toba (KDT)". Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber multistakeholder. Di antaranya, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Wilmar Simandjorang (pegiat lingkungan KDT) Erika Pardede (akademisi Universitas HKBP Nommensen Medan) Suryati Simanjutak (aktivis Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM) Manambus Pasaribu (Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatra Utara/Bakumsu).