Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Utara belum mengetahui berapa narapidana yang akan dibebaskan.

Hal itu disampaikan Humas Kanwil Kemenkumham Sumut, Joshua, Kamis (2/4/2020) kepada wartawan. Menurutnya, hingga kini masih menunggu laporan dari setiap UPT.

“Untuk sementara, Sumut masih proses, sabar dulu, nanti atau besok kita keluarkan berapa jumlahnya, masih direkap keseluruhannya,” kata Joshua.

Saat ini, pihaknya masih menunggu laporan dari seluruh UPT yang ada di Sumatera Utara.

“Karena itukan semuanya proses dari UPT masing-masing yang selesaikan pekerjaann itu. Dari itu yang laporkan ke Divisi Pemasyarakatan Kannwil nanti sebagai leading sektor untuk merekap. Nanti ketahuan se-Sumut berapa,” urainya.

Sebelumnya, pemerintah akan memberikan pembebasan puluhan ribu narapidana dewasa dan anak melalui asimilasi dan integrasi. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona.

“Narapidana dewasa dan Anak (yang akan dibebaskan) yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012,” demikian salah satu syarat agar narapidana dapat dibebaskan yang tercantum pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04.2020

Dengan demikian, narapidana kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme tidak termasuk dalam pembebasan tersebut. Sebab, narapidana kasus korupsi dan terorisme termasuk dalam jenis narapidana yang terkait dengan PP 99/2012 tersebut.

“Ini hanya untuk Narapidana/Anak yang tidak terkait kasus terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing,” ujar Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho, dalam keterangan tertulisnya kepada medi, Rabu(1/4).

Nugroho menjelaskan jumlah narapidana dewasa dan anak yang akan dibebaskan adalah 30.000 orang.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here