Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (pemprovsu) meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan limbah keramba jaring apung (KJA) di Danau Toba. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tindaklanjut Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Danau Toba di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di Jakarta, Senin (22/7/2019). Pertemuan itu dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, dan dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan para kepala daerah di kawasan Danau Toba.
Rajekshah menyatakan, dalam upaya pengembangan Danau Toba sebagai destinasi itu, maka persoalan lingkungan patut menjadi perhatian. Antara lain peningkatan kualitas air danau dengan pengurangan kerambah jaring apung, pengendalian limbah domestik (pemukiman), pengendalian limbah industri, pengendalian sampah dan pengendalian kerusakan hutan.
"Persoalan ini limbah ini juga penting, karena itu, kami mohon bantuan dari pemerintah pusat," katanya.
Selain itu, Rajekshah juga mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat terhadap pengembangan wisata Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas dan super prioritas. Antara lain untuk pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pembangunan Tol Medan â€" Tebingtinggi â€" Siantar â€" Parapat, pembangunan outer ringroad Samosir, pengembangan Bandara Kuala Namu dan Silangit-Sibisa. Serta pengembangan pelabuhan dan memperlancar rute jalan ke Danau Toba.
"Pembangunan infrastruktur pendukung merupakan salah satu yang terpenting dalam upaya percepatan pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas dan super prioritas. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat," katanya.
Menanggapi itu, Menko Luhut Pandjaitan menyampaikan, sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo mengenai peningkatan kawasan wisata di Indonesia, Pemerintah Pusat sangat serius untuk mengembangkan destinasi wisata di Tanah Air. Termasuk Danau Toba yang sudah ditetapkan menjadi destinasi wisata prioritas dan super prioritas.
Tentang pembangunan infrastruktur pendukung di Danau Toba, Menko minta para bupati yang berada di kawasan Danau Toba untuk menyampaikan program dan apa saja yang dibutuhkan. Pemerintah pusat akan serius membantu pembangunannya, dengan syarat pemda juga serius bekerja sama.
"Pemda juga harus serius dan mau bekerja sama," ujar Luhut.
Rajekshah menyatakan, dalam upaya pengembangan Danau Toba sebagai destinasi itu, maka persoalan lingkungan patut menjadi perhatian. Antara lain peningkatan kualitas air danau dengan pengurangan kerambah jaring apung, pengendalian limbah domestik (pemukiman), pengendalian limbah industri, pengendalian sampah dan pengendalian kerusakan hutan.
"Persoalan ini limbah ini juga penting, karena itu, kami mohon bantuan dari pemerintah pusat," katanya.
Selain itu, Rajekshah juga mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat terhadap pengembangan wisata Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas dan super prioritas. Antara lain untuk pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pembangunan Tol Medan â€" Tebingtinggi â€" Siantar â€" Parapat, pembangunan outer ringroad Samosir, pengembangan Bandara Kuala Namu dan Silangit-Sibisa. Serta pengembangan pelabuhan dan memperlancar rute jalan ke Danau Toba.
"Pembangunan infrastruktur pendukung merupakan salah satu yang terpenting dalam upaya percepatan pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas dan super prioritas. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat," katanya.
Menanggapi itu, Menko Luhut Pandjaitan menyampaikan, sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo mengenai peningkatan kawasan wisata di Indonesia, Pemerintah Pusat sangat serius untuk mengembangkan destinasi wisata di Tanah Air. Termasuk Danau Toba yang sudah ditetapkan menjadi destinasi wisata prioritas dan super prioritas.
Tentang pembangunan infrastruktur pendukung di Danau Toba, Menko minta para bupati yang berada di kawasan Danau Toba untuk menyampaikan program dan apa saja yang dibutuhkan. Pemerintah pusat akan serius membantu pembangunannya, dengan syarat pemda juga serius bekerja sama.
"Pemda juga harus serius dan mau bekerja sama," ujar Luhut.
BERITA SEBELUMNYA
Ketua Gerindra Medan: Sangat Wajar Kalau Medan Dipimpin Orang Baru
Van Joened
Berita Populer
