Suheri Harahap: PW Muhammadiyah Sumut Layak dapat Izin Kelola Tambang

Mantan Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara (Sumut) Dr. Suheri Harahap, M.Si meminta PP Muhammadiyah memberi peluang PW Muhammadiyah Sumut memperoleh izin tambang.

"Legal standing umat Islam Sumut mendorong kesejahteraan bagi umat Islam Sumut Era Orde Baru yang sangat sentralistik-otoriter Jawa sentris menjadi desentralisasi yang riil dengan semangat pemerataan dan kemakmuran yang merata dan berkeadilan," ujarnya. 

Suheri mengatakan, mendukung penuh hilirisasi dan pembangunan investasi bidang energi minyak, gas, pertambangan, perkebunan, waduk, seluruh perjanjian pemerintah MoU internasional membawa kemajuan umat Islam di Sumatera khususnya Sumut.

"Besarnya potensi bawah tanah anugerah Tuhan di bumi NKRI yang dijaga dan dipertahankan sebelum kemerdekaan oleh para ulama, pejuang kemerdekaan mengusir penjajah, mestinya saat kita bangsa yang mampu mengelola kekayaan sumber daya alam yang luar bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di Sumut. Kami berharap pemerintah serius untuk mengelola (mengeksplorasi) hasil bumi berdampak bagi umat Islam Sumut," ungkapnya. 

Menurut Suberi, Muhammadiyah Sumut layak mendapatkan izin tambang yang ada di Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Pasalnya, Sejak 1912, Muhammadiyah sudah berkontribusi bagi upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa sesuai amanat UUD 1945.

"Muhammadiyah juga turut menjaga 4 pilar kebangsaan dan mempraktekkannya membuat konsep desain kebangkitan peradaban Islam Indonesia lewat Islam Berkemajuan kokoh mempertahankan Pancasila sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang beragam suku bangsa, agama/kepercayaan lokal," terangnya. 

Selain itu, tambah Suheri, Muhammadiyah juga merupakan organisasi yang siap memperjuangkan dan melahirkan putra putri terbaik bangsa yang berakhlaq mulia, berjiwa dan memiliki jiwa nasionalisme/patriotisme kebangsaan. Pikiran-pikiran ide berdirinya negara republik tercinta ini diberikan oleh putra putri terbaik Muhammadiyah.

"Kami percaya pemberian izin tambang ini murni dan komitmen Presiden RI Bapak Jokowi bukan jebakan tapi bukti pengakuan Negara dalam hal ini pemerintah atas peran Ormas Islam representasi umat Islam terbesar Indonesia untuk bersiap menuju Indonesia emas 2045," tegasnya. 

Kekayaan alam Indonesia, sambung Suheri menjelaskan, akan dirasakan seluruh rakyat Indonesia, ini satu keberanian pemimpin mengintervensi kebijakan atas peran masa lalu.

"Hari ini NU dan Muhammadiyah menjaga komitmen founding father dan amanah sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berharap PP Muhammadiyah mendorong daerah seperti Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau, Papua, Kalimantan, Sulawesi diberi kesempatan bisa mengelola izin pertambangan," pungkasnya.